Breaking News
Rabu, 23 Maret 2016
Senin, 21 Maret 2016
Jumat, 11 Maret 2016
===== PENGUMUMAN =====
===== PENGUMUMAN =====
Rekan – rekan Para Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Baru tahun 2016 :
SALAM SEMANGAT PEMIMPIN PERUBAHAN !!
Menjelang akan berakhirnya tahapan ke 2 yaitu : Taking the Ownership / Membangun Komitmen Bersama, dan akan memasuki tahapan 3, kami mengimbau agar :
Proposal / Rancangan Proyek Perubahan yang merupakan produk dari tahapan 2 telah selesai dikomunikasikan dan disepakati dengan Mentor peserta diklat masing-masing.
Semoga Rekan-rekan Peserta Diklat sekalian mendapatkan kemudahan dan pertolongan Tuhan YME dalam menyelesaikan seluruh tugas-tugas kediklatan, dan kami menunggu rekan-rekan pada Tahapan ke 3 Diklat PIM IV.
TETAP SEMANGAT
===== Balai Diklat IV Bandung =====
Senin, 07 Maret 2016
Percepatan Pembangunan Melalui E-Procurement
Percepatan Pembangunan Melalui E-Procurement
(Pengaji : Drs Mundiyono ST, MM, MT)
Di Era Kabinet Kerja Pemerintah Presiden
Jokowi , Awal Tahun 2016 Diterbitkan instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional . Impres Ini
Menginstruksikan Pada Seluruh ElementPemerintah Mulai Dari Kementrian , Jaksa
Agung, Kepolisian Hingga Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Dan
Pemerintah Daerah Untuk Segera Mengambil Langkah Langkah Yang Diperlukan Sesui
Sektor Masing Masing Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional. Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Sendiri Sangat Berperan Penting, Karena Sebagian Besar Proyek Strategis
Nasional Di Laksanakan Oleh Kementian PUPR . Tahun Anggaran 2016 , Kementrian
PUPR Mengelola Sebagian Anggaran Sebesar 104,08 Triliun , Dengan Rincian
Sebagai Berikut:
·
Belanja Modal :
81 Triliun (78,05%)
·
Belanja Barang :20,48 Triliun (19,68%)
·
Belanja Pegawai : 2,36 Triliun (2,27%)
Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional Yang Menjadi Kewenangan Kementrian PUPR Adalah Penggunaan
Sistem E-Procurement Dalam Proses Pengadaaan Barang Dan Jasa. Dengan Sistem
Elektronik, Proses Pelelangan Bisa Lebih Cepat , Efisien, Terbuka Dan
Transparan. Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Ini Mengacu Pada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tetang Pengadaaan Barang Jasa Sebagai Mana Diubah
Terakhir Dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015. Salah Satu Pengadaan
Prinsip Barang Jasa Dalam Perpres Adalah Transparansi, Sebagai Salah Satu
Pencegahan Terhadap Praktik KKN(KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME).
Sekaligus Sebagai Salah Satu Bentuk Good Governance. Pengertian Transparansi
Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Adalah
Semua Ketentuan Dan Informasi Mengenai Barang Dan Jasa Bersifat Jelas Dan Dapat Diketahui Secara Luas Oleh Penyedia
Jasa Yang Akan Mengikuti Proses
Pelelangan. E-Procurement Yang Di Laksanakan Di Kementrian PUPR Sangat
Membantu Dalam Mencapai Proses Lelang Ini, Sehibngga Di Bulan Januari 2016 Sebagian Proyek Sudah Bisa Di Tandatangani
Kontrak Yang Ditantantangani Kontak Dan Dilaksanakan Pekerjaannya.
Pekerjaan Konstruksi Memiliki Karakteristik
Unik, Berbeda Dengan Barang Dan Jasa Dan Jasa Yang Di Sediakan Oleh Sektor Lain
, Yaitu Penyedianya Adalah Penyedia Jasa Dengan Hasil Keluaran Barang Dengan
Hasil Bentuk Fisik. Oleh Karena Itu Diatur Dengan Cara Lebih Ranci Dalam
Peraturan Sektoral, Yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi . Turunan Dari UU Np 18 Tahun 1999 Ini Yang Terkait Dengan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Adalah Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Selanjutnya Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PUPR Sendiri
Diatur Dalam Peraturan Mentri PU No 7 2011 Tentang Standar Dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa
Konsultasi Sebagai Mana Di Ubah Terakhir
Dengan Peraturan Mentri PUPR No 31 Tahun 2015. Peraturan Mentri Ini Dan Pilpres
No 54 Tahun 2010 Menjadi Pedoman Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kementrian
PUPR.
Diharapkan Dengan Sistem Yang Baik , Serta
Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Konstriksi Yang Transparan, Terbuka Dan
Akuntable Bisa Di Peroleh Oleh Penyedia Jasa
Yang Kompeten Dan Mampu Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Konstriksi,
Khususnya Proyek Proyek Strategis Nasional Dengan Hasil Baik, Tepat Waktu,
Sesuai Dengan Kualitas Dan Kuantitas Yang di Persyaratkan Pada Yang Akhirnya
Bisa Bermanfaat Dan Berfungsi Baikn Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Dan Pembangunan Di Indonesia. (Anjar
Pramularsih Bina Kelemb. SDJK dan Fabian P BWS Maluku).
ISU STRATEGI “DAYA SAING
ISU STRATEGI “DAYA SAING’’
(PENGAJAR : AGITA WIJAYANTO ST, MSC)
Strategi
dan peranan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam peningkatkan
“Daya Saing” Kontruksi PUPR dalam era globalisasi termasuk Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
Salah
satu visi dari program Nawacita adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Untuk mencapai visi tersebut kondisi daya saing konstruksi di Kementerian PUPR
diantaranya: masih kurangnya tenaga ahli Konstrusi, tenaga kerja Konstruksi,
Produktifitas sektor Konstrusi dan belum adanya Standaritasi Kompetensi tenaga
kerja Konstruksi oleh karena itu perlu adanya program pengukuran melalui
metode intensifikasi dan
ekstensifisikasi tenaga kerja Konstruksi .
Indonesia merupakan negara pasar jasa Konstuksi
terbesar di ASEAN, dengan kondisi wilayah yang luas serta Sumber Daya Alam yang
kaya. Maka dari itu Indonesia harus berperan
akfit terutama sumber Daya Manusia yang
handal, berkualitas dan berintegritas
dengan pemanfaatan tepat waktu , tepat mutu dan tepat biaya . Peran
aktif pula dalam pembinaan Konstuksi
dalam mensinergikan kekuatan
Nasional untuk mempertahankan pasar Nasional dan merebut pasar
konstruksi Regional .
Pada era
globalisasi saat ini tidak bias
dihalangi lagi terjadinya urbanisasi dan imigrasi yang meluas dari negara ASEAN
yang berkonsekuensi terhadap pembangunan infrastruktur dengan tujuan
mempermudah dan memenuhi segala kebutuhan manusia dan dapat bersaing di Bidang
Ekonomi, juga dapat mencapai target pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6,7 % di
tahun 2015-2019. Infrastruktur hasur tetap di bangun dan ditingkatkan dari
berbagai sektor didukung dengan Sumber Daya Manusia terampil dan Kompetitif agar terwujud ekonomi
yang adil dan merata serta sejatera untuk seluruh rakyat Indonesia.
(Dian Anggraini
Pelaksanaan Irigasi Dan Rawa dan Faisal Puslitbang Jalan dan Jembatan).
Pembekalan isu stratajik “Reformasi Birokrasi dan Aparatur Sipil Negara “
RABU : 2 MARET 2016
Pembekalan
isu stratajik
“Reformasi
Birokrasi dan Aparatur Sipil Negara “
(Pengajar:
Purwono)
Pembangunan
bidang aparatur Negara memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya
pemerintahan yang amanah dan efekfit dan
keberhasilan pembangunan nasional dibagi dalam berbagai bidang .
Dalam
rencana pembangunan jangka panjang
Negara tahun 2005-2025 telah mendapatkan arah kebijakan bahwa pembangunan
aparatur Negara dilakukan melalui “Reformasi Birokrasi“ guna utuk meningkatkan
suatu Profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan pada bidang-bidangnya .
Reformasi
Birokrasi mulai sejak krisis Ekonomi tahun 1998 dan penerapan lebih terstruktur
pada tahun 2004-2009 bersifay internasional . pada tahun 2009-2014 sasarana
mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel , mewududkan pemerintahan yang
efektif dan efesien dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Visi
,Misi , sasarana dan tujuan Repormasi Birokrasi adalah pemerintahan yang
professional ,berintegrasi tinggi manajeman pemerintah yang demokrasi.
(Darwin BBWS Sumatera VIII dan Nenny Rochaenyta BBWS
Sumatera VIII).
Rabu, 02 Maret 2016
Langganan:
Postingan (Atom)